MEDIALOKAL.CO — Pemerintah tengah merumuskan aturan untuk mencegah pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi, dari Pertamax ke Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut peralihan konsumsi itu menjadi salah satu pemicu antrean di sejumlah SPBU nasional, termasuk Makassar. Aturan ini belum final dan masih dalam tahap formulasi.
Bahlil menyampaikan hal itu usai ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Menurutnya, perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite ikut memperparah antrean di sejumlah SPBU, termasuk yang terjadi di Makassar.
"Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya. Makanya dalam berbagai kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi," ujar Bahlil.
Penyebab Antrean di Sulawesi Selatan
Selain peralihan konsumsi, Bahlil menyebut ada faktor lain yang membuat antrean panjang pembelian BBM subsidi di SPBU wilayah Sulawesi. Ia tidak merinci faktor-faktor tersebut.
Ia hanya menyampaikan ada pihak-pihak yang sengaja mengantre dengan maksud tertentu. Menurut Bahlil, data soal itu sudah dimiliki awak media.
"Kemudian yang terjadi di Sulawesi Selatan kemarin itu menjadi antrian panjang karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak, kan teman-teman media kan udah punya data. Ngantri di pompa bensin hanya untuk, ya ada maksud lain lah kira-kira begitu," katanya.
Stok Nasional Masih Aman
Bahlil memastikan saat ini tidak ada kelangkaan BBM. Cadangan stok nasional, katanya, berada di atas batas minimal.
"BBM itu kan secara cadangan stok nasional kita kan dalam batas minimal nasional, 18-20 hari," terangnya.
Pernyataan itu menjawab kekhawatiran publik soal pasokan di tengah ramainya antrean di sejumlah daerah. Pemerintah menegaskan stok masih dalam kondisi aman.
Dugaan Penimbunan di Makassar
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan pihaknya bersama aparat penegak hukum dan Pertamina sedang menggali dugaan penimbunan BBM di Makassar.
Modus yang diduga dipakai adalah memperbesar tangki kendaraan agar bisa menampung lebih banyak bahan bakar.
"Ya dia ngisi tapi tangkinya diperbesar, contohnya kayak gitu. Tangkinya ditambah yang harusnya kapasitasnya X, ditambah X plus 50%, X plus 75%. Contohnya gitu," kata Laode.
Belum Ada Detail Teknis dan Sanksi
Hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada penjelasan resmi soal bentuk aturan, mekanisme pengawasan di SPBU, maupun sanksi bagi pelanggar. Pemerintah juga belum menyebut kapan aturan tersebut akan terbit.
Masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan resmi kebijakan ini dapat memantau kanal Kementerian ESDM. Informasi soal dugaan penimbunan di Makassar akan disampaikan setelah proses penggalian selesai.
Pemerintah mengimbau pemilik kendaraan mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Imbauan ini bersifat sementara sambil menunggu aturan yang sedang diformulasikan berlaku.
