MEDIALOKAL.CO — PT PLN (Persero) menyiapkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 44 lokasi di Provinsi Maluku Utara melalui Program Listrik Perdesaan (Lisdes), dengan sasaran 1.287 rumah tangga. Program ini didominasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal karena banyak desa sasaran belum terhubung jaringan distribusi PLN. Sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota dibutuhkan agar lahan dan perizinan rampung sebelum konstruksi dimulai.
Paragraf pembuka: General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara, Dony Noor Gustiarsyah, menyatakan bahwa sinkronisasi usulan lokasi menjadi tahap krusial sebelum pembangunan dimulai. Forum koordinasi itu mempertemukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM, PLN, serta jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara, termasuk wakil bupati, sekretaris daerah, dan perangkat daerah terkait.
Rincian Lokasi dan Teknologi yang Dipakai
Dari 44 lokasi yang masuk cakupan program, 43 di antaranya berupa PLTS Komunal dan satu lokasi PLTS yang terintegrasi dengan jaringan distribusi. Pendekatan ini dipilih karena banyak desa sasaran berada di luar jangkauan jaringan listrik konvensional.
PLTS yang dibangun dilengkapi baterai penyimpanan energi. Daya yang dihasilkan panel surya pada siang hari disimpan, lalu dipakai pada malam hari untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan.
"Program Lisdes ini merupakan salah satu upaya PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya di desa-desa yang belum berlistrik. Melalui pemanfaatan PLTS yang dilengkapi dengan baterai penyimpanan energi, energi matahari yang dihasilkan pada siang hari dapat disimpan dan dimanfaatkan pada malam hari untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan," ujar Dony.
Lahan dan Perizinan Jadi Penentu Jadwal
Dony menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada kesiapan aspek pendukung sejak awal, terutama lokasi dan ketersediaan lahan yang memenuhi prinsip clear and clean. Sebagian lokasi disebut berada di kawasan tertentu seperti hutan lindung dan hutan produksi, sehingga butuh koordinasi lintas instansi.
Persoalan tanaman produktif milik warga di area pembangunan juga menjadi perhatian. PLN berharap pemerintah daerah ikut mencari solusi terbaik agar tidak menghambat proses konstruksi.
"Kami melihat antusiasme dan dukungan yang besar dari pemerintah kabupaten dan kota terhadap Program Lisdes ini. Melalui sinergi yang terbangun, kami berharap kebutuhan lahan dapat diselesaikan bersama dengan solusi terbaik, termasuk penyelesaian terhadap tanaman produktif masyarakat yang berada pada lokasi pembangunan," kata Dony.
"Kami memohon dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk membantu proses penyediaan lahan, koordinasi kawasan, serta penyelesaian perizinan. Dengan lokasi yang sudah clear and clean, proses pembangunan dapat dilakukan lebih efektif dan manfaat listrik dapat segera dirasakan masyarakat," tambahnya.
Dampak yang Diharapkan ke Warga Desa
Bagi 1.287 rumah tangga sasaran, kehadiran listrik dinilai bukan sekadar penerangan. Dony menyebut akses energi mendorong aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di desa-desa yang sebelumnya belum menikmati layanan listrik.
Pemerintah kabupaten dan kota yang terlibat dalam forum ini diminta menyiapkan dukungan perizinan dan penyediaan lahan, sehingga jadwal pembangunan tidak mundur dari rencana.
"Listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. PLN berkomitmen terus berkolaborasi untuk menghadirkan energi bagi masyarakat Maluku Utara," tutup Dony.
Penutup: Program Lisdes di Maluku Utara menjadi ujian bagi koordinasi pusat-daerah, karena percepatan pemerataan listrik di wilayah kepulauan bergantung pada kecepatan penyelesaian lahan dan izin, bukan hanya kesiapan teknis PLN.
.jpeg)
