AMBON, Medialokal.co - HMI Cabang Ambon di ambang kehancuran yang diduga disebabkan karena tidak independennya Pengurus PB HMI.

Halim sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Ambon, Menyampaikan catatan kiritiknya melalui awak media mewakili Komisariat Sejajaran Cabang Ambon mengatakan kami tegaskan untuk mendukung keputusan MPK PB HMI. Ambon, Rabu (12-02-2020)

“Kami meminta MPK PB HMI agar jeli melihat persoalan di internal HMI Cabang Ambon. Kami juga menilai bahwa PB HMI di bawah kepemimpinan Pj. Ketua Umum Arya Kharisma Hardy, seakan melakukan pembiaran dengan konflik di tubuh HMI Cabang Ambon," ujarnya

Lanjutnya, seakan tidak bertanggung jawab dan tidak independen menjalankan tugas yang di amanahkan. Pj. Ketua Umum Arya Kharisma Hardy terlalu politis memanfaatkan konflik HMI Cabang Ambon untuk kepentingannya.

Arya Kharisma Hardy sebagai Penjabat Ketua Umum seharusnya mengindahkan putusan MPK PB HMI, yang telah bersidang dan mengeluarkan putusan kisruh HMI Cabang Ambon untuk kembali ke sidang Pleno 4, sehingga tidak dianggap seolah-olah ini adalah mainan dan mereka menggunakan standart ganda dalam pengambilan keputusan di PB HMI.

"Kami meminta dengan hormat MPK PB HMI harus berdiri kokoh dan menjalankan fungsinya. MPK PB HMI jangan terjebak dan terbawah arus oleh skenario yang di mainkan oleh oknum yang mengatasnamakan PB HMI," imbuhnya

Tidak hanya itu, Halim juga mangharapkan kepada PB HMI dan MPK PB HMI agar dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan konstitusi HMI, jika PB HMI selaku lembaga tertinggi di tingkat Pengurus Besar HMI tidak lagi cenderung kepada kebenaran.

"Maka kami beranggapan ada persekongkolan dalam Internal PB HMI untuk menginginkan konflik di internal HMI Cabang Ambon berlarut-larut," harapnya

Sebelumnya, berdasarkan rapat internal MPK PB HMI pada tanggal 08 Desember 2019, mengenai persoalan internal HMI Cabang Ambon demi meminimalisir konflik, maka MPK PB HMI memutuskan Konferensi HMI Cabang Ambon di kembalikan ke pleno IV (Empat), dengan menfasilitasi seluruh komisariat yang ada.

"Kami beranggapan niat ini baik sehingga kami dukung. Kami ingatkan lagi-lagi jangan ada standart ganda di tingkat Pengurus Besar HMI dan kami meminta kepada MPK PB HMI untuk tetap konsisten menjalankan keputusan berdasarkan AD-ART HMI," Tutupnya. (*)