TEMBILAHAN, Medialokal.co - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Inhil mengeluhkan minimnya anggaran untuk monitoring dan pembinaan koperasi. Sehingga banyak kegiatan yang terkendala dikarenakan persoalan tersebut.

"Untuk tahun ini, anggaran untuk monitoring hanya sekitar 46 juta. Dengan jumlah seperti itu, tentu kita kesulitan untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengawasan," ujar HT Eddy Efrizal Kadis Koperasi UMKM Inhil kepada media ini, Selasa, 24 Maret 2020 di Kantor DPRD Inhil.

Padahal menurut mantan Kadis Cipta Karya tersebut, saat ini instansi yang ia pimpin ini mendapat predikat tipe A untuk sektor pelayanan. Untuk itu sudah barang tentu dibutuhkan anggaran yang lebih besar.

Apalagi dengan kondisi geografis Inhil yang begitu sulit dan luas, dimana masih banyak daerah yang hanya bisa ditempuh lewat transportasi air, tentu membutuhkan anggaran yang besar. Sedangkan koperasi  hampir seluruh wilayah, darimana anggaran dicari untuk melakukan monitoring.

"Untuk itu kita butuh dukungan, terutama kawan-kawan di Banggar agar anggaran kegiatan monitoring dan pembinaan bisa ditingkatkan untuk tahun depan," harapnya.

Ketika disinggung dengan pengusaha UMKM Inhil yang kesulitan permodalan dan sertifikasi oleh BP POM dan Dinkes, ia mengatakan , pengusaha diminta untuk bergabung dengan  koperasi sehingga nantinya koperasi yang akan memfasilitasi persoalan tersebut.

Untuk itu, kedepan Dinas Koperasi dan UMKM Inhil sudah membuat cluster pengembangan UMKM di Inhil. pengembangan UMKM. " Kita siap memfasilitasi pelaksanaan  Bimtek dan pelatihan yang dibutuhkan, tentunya sesuai dengan anggaran yang dimiliki," katanya. (*)