MEDIALOKAL.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, yang digelar di tengah pandemi Covid-19. Dalam catatannya, ternyata masih banyak publik yang belum mengetahui adanya aturan yang ketat terkait protokol kesehatan (Prokes) dalam kontestasi lima tahunan ini.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi saat menyoroti kajian dari Universitas Gajah Mada (UGM) terkait isu penundaan pemilihan. Kajian ini menunjukkan kesehatan adalah isu yang paling banyak dipertimbangkan terkait pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi Covid-19.

Berkaca dari kajian tersebut, dia memandang bahwa publik secara umum belum memahami dan mengetahui tentang adanya pengaturan kampanye, dan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan KPU sesuai prokes.

"Publik masih beranggapan kampanye dan pemungutan suara masih seperti pemilihan sebelumnya, ada arak-arakan dan kerumunan massa," kata Pramono dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Jumat (16/10/2020).

Menurut dia, ini menjadi tugas penyelenggara untuk memperkuat image building bahwa KPU sudah mengatur semua tahapan yang disesuaikan prokes Covid-19, sehingga pemilih yakin pemilihan ini aman dan tidak ada kekhawatiran untuk datang ke TPS.

Sementara itu, Komisioner KPU RI lainnya, Viryan Aziz meminta penyelenggara all out, karena tidak banyak lagi waktu yang tersisa. KPU, kata dia, harus terus menyosialisasikan pemilihan dan prokes, serta menyampaikan kepada tim kampanye agar paslon juga menyampaikan prokes di TPS, sehingga semua informasi utuh, pemilihan berjalan baik dan TPS aman.

"Hal ini jangan sampai ada mis informasi dan kurangnya informasi bahwa TPS saat ini sudah berubah dan jangan sampai ada pemilih yang menolak memakai masker dan sarung tangan," pungkasnya.*

sumber :
https://spiritriau.com/pilkada/KPU--Banyak-Publik-Menganggap-Tak-Ada-Aturan-Protokol-Kesehatan-di-Pilkada-2020