TEMBILAHAN – Demi mengerek Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merapatkan barisan dengan Himpunan Bank Milik Negara. Kolaborasi ini menjadi jurus baru Inhil dalam mendigitalkan sistem perpajakan daerah agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses wajib pajak.

Pertemuan resmi antara pemerintah daerah dan jajaran perbankan nasional berlangsung dalam suasana konstruktif. Bank-bank anggota Himbara yang terlibat antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, serta Bank Riau Kepri (BRKS).

Fokus utama kerja sama adalah percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Tujuannya jelas: memudahkan masyarakat membayar, menutup potensi kebocoran, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Inhil, Efrizon, menegaskan sinergi dengan sektor perbankan adalah kunci menjawab tantangan optimalisasi PAD di era digital.

“Kami melihat bahwa kolaborasi dengan Himbara bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.

Menurut Efrizon, sistem non-tunai dengan dukungan teknologi perbankan akan membuat seluruh transaksi termonitor secara real time. “Ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mengoptimalkan potensi pajak daerah,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut sejumlah langkah konkret disepakati. Pertama, perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui sistem perbankan. Kedua, implementasi dan optimalisasi perangkat monitoring transaksi usaha atau tapping box pada sektor potensial seperti restoran dan hotel.

Ketiga, integrasi data antara pemerintah daerah dan pihak perbankan. Keempat, penyusunan roadmap digitalisasi penerimaan daerah dengan target yang terukur agar progres bisa dipantau berkala.

Perwakilan Himbara juga menyatakan komitmen penuh. “Kami siap mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan infrastruktur perbankan, sistem pembayaran digital, serta integrasi layanan yang memudahkan wajib pajak,” ungkap salah satu perwakilan.

Pemkab Inhil optimistis sinergi ini akan menjadi katalis peningkatan PAD secara signifikan, sekaligus mempercepat transformasi tata kelola keuangan daerah yang modern dan efisien. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi bersama mencakup target implementasi, timeline, dan evaluasi berkala. (Adv)