DPP SPKN Apresiasi Capaian Kinerja Pemko Pekanbaru

PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO — Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) mengapresiasi sejumlah capaian program kerja Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar. 

Meski demikian, fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pembangunan daerah ditegaskan tetap menjadi prioritas utama.

Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani, menyatakan bahwa pembenahan infrastruktur, sektor pendidikan, penyaluran beasiswa mahasiswa, hingga peningkatan pelayanan publik menunjukkan langkah konkret dari pemerintah daerah. 

Namun, ruang pengawasan publik tidak boleh mengendur.
"Kalau pemerintah bekerja dengan baik dan hasilnya dapat dibuktikan, tentu harus kita apresiasi. Tetapi pengawasan tetap berjalan. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel," ujar Frans di Pekanbaru.

Mengenai hasil survei kepuasan masyarakat dari Lembaga Survey Opini Rakyat (LSOR) periode 4–17 April 2026 yang mencatat angka 77,12 persen, serta publikasi Oktober 2026 yang menyentuh 82,2 persen, Frans menilai hal tersebut sebagai indikator awal evaluasi. Keberhasilan kepala daerah menurutnya tetap harus diukur secara riil dari kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Di sektor infrastruktur jalan, Pemko Pekanbaru mencatat telah membenahi sekitar 42 kilometer jalan rusak sepanjang 2025 dan mengalokasikan pengaspalan 50 kilometer serta 100 kilometer jalan perumahan pada 2026. Frans menekankan pentingnya menjaga spesifikasi teknis dan ketebalan material.
"Masyarakat mengapresiasi pembenahan jalan yang ada saat ini. Namun, jangan hanya mengejar target kuantitas berapa kilometer yang diaspal. Sangat disayangkan apabila anggaran besar dikucurkan, tetapi jalan hanya bertahan sekitar dua tahun lalu kembali berlubang. Mutu pekerjaan, ketebalan Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC), dan pemadatan material harus menjadi prioritas utama," tegas Frans.
Pada sektor pendidikan, alokasi program seragam gratis bagi 19.900 siswa sebesar Rp12,4 miliar dan rencana anggaran beasiswa mahasiswa 2027 sebesar Rp10 miliar dinilai positif untuk meringankan beban masyarakat. Kendati demikian, Frans mengingatkan pentingnya transparansi dalam seleksi penerima, pengadaan barang, serta penetapan harga satuan. 

Frans juga mencermati indikator ekonomi daerah. Meski pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tercatat naik menjadi 5,52 persen pada 2025, angka pengangguran (5,24%) dan rasio Gini (0,370) juga mengalami kenaikan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan kesempatan kerja dan penanganan masalah substansial seperti banjir serta stunting.

Terkait perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemko Pekanbaru TA 2025, DPP SPKN mendesak agar catatan pemeriksaan tersebut dibuka secara transparan dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
"Jangan hanya capaian pembangunan yang disampaikan ke publik. Catatan pemeriksaan BPK juga perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah perbaikan yang diambil pemerintah," tegasnya.

Menutup keterangannya, Frans menegaskan posisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra kritis yang independen dalam mengawal sisa tiga tahun masa jabatan kepemimpinan daerah Pekanbaru.

"Kita tidak dalam posisi mendukung atau menentang secara buta. Kalau ada capaian kita apresiasi, kalau ada kekurangan kita ingatkan, dan jika ada temuan berbasis fakta tentu kita kritisi. Pengawasan ini demi memastikan kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru tetap menjadi prioritas," pungkasnya.***

PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO — Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) mengapresiasi sejumlah capaian program kerja Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Meski demikian, fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pembangunan daerah ditegaskan tetap menjadi prioritas utama.

Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani, menyatakan bahwa pembenahan infrastruktur, sektor pendidikan, penyaluran beasiswa mahasiswa, hingga peningkatan pelayanan publik menunjukkan langkah konkret dari pemerintah daerah. Namun, ruang pengawasan publik tidak boleh mengendur.

"Kalau pemerintah bekerja dengan baik dan hasilnya dapat dibuktikan, tentu harus kita apresiasi. Tetapi pengawasan tetap berjalan. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel," ujar Frans di Pekanbaru.

Mengenai hasil survei kepuasan masyarakat dari Lembaga Survey Opini Rakyat (LSOR) periode 4–17 April 2026 yang mencatat angka 77,12 persen, serta publikasi Oktober 2026 yang menyentuh 82,2 persen, Frans menilai hal tersebut sebagai indikator awal evaluasi. Keberhasilan kepala daerah menurutnya tetap harus diukur secara riil dari kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di lapangan.

Di sektor infrastruktur jalan, Pemko Pekanbaru mencatat telah membenahi sekitar 42 kilometer jalan rusak sepanjang 2025 dan mengalokasikan pengaspalan 50 kilometer serta 100 kilometer jalan perumahan pada 2026. Frans menekankan pentingnya menjaga spesifikasi teknis dan ketebalan material.

"Masyarakat mengapresiasi pembenahan jalan yang ada saat ini. Namun, jangan hanya mengejar target kuantitas berapa kilometer yang diaspal. Sangat disayangkan apabila anggaran besar dikucurkan, tetapi jalan hanya bertahan sekitar dua tahun lalu kembali berlubang. Mutu pekerjaan, ketebalan Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC), dan pemadatan material harus menjadi prioritas utama," tegas Frans.

Pada sektor pendidikan, alokasi program seragam gratis bagi 19.900 siswa sebesar Rp12,4 miliar dan rencana anggaran beasiswa mahasiswa 2027 sebesar Rp10 miliar dinilai positif untuk meringankan beban masyarakat. Kendati demikian, Frans mengingatkan pentingnya transparansi dalam seleksi penerima, pengadaan barang, serta penetapan harga satuan.

Frans juga mencermati indikator ekonomi daerah. Meski pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tercatat naik menjadi 5,52 persen pada 2025, angka pengangguran (5,24%) dan rasio Gini (0,370) juga mengalami kenaikan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan kesempatan kerja dan penanganan masalah substansial seperti banjir serta stunting.

Terkait perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemko Pekanbaru TA 2025, DPP SPKN mendesak agar catatan pemeriksaan tersebut dibuka secara transparan dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

"Jangan hanya capaian pembangunan yang disampaikan ke publik. Catatan pemeriksaan BPK juga perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah perbaikan yang diambil pemerintah," tegasnya.

Menutup keterangannya, Frans menegaskan posisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra kritis yang independen dalam mengawal sisa tiga tahun masa jabatan kepemimpinan daerah Pekanbaru.

"Kita tidak dalam posisi mendukung atau menentang secara buta. Kalau ada capaian kita apresiasi, kalau ada kekurangan kita ingatkan, dan jika ada temuan berbasis fakta tentu kita kritisi. Pengawasan ini demi memastikan kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru tetap menjadi prioritas," pungkasnya. (RLS)