MEDIALOKAL.CO — Mengutip Reuters, Brent naik 0,1 persen ke US$101,34 per barel. Sementara West Texas Intermediate (WTI) AS berada di US$96,55 per barel, menguat 0,5 persen. Kenaikan dipicu kekhawatiran pasar atas gangguan pasokan akibat eskalasi serangan Iran dan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal di Timur Tengah.
Pemerintah Klaim Anggaran Masih Cukup
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN masih memiliki ruang menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Menurutnya, pemerintah belum berencana menambah kuota subsidi energi meski harga minyak global meningkat.
"Anggarannya masih cukup seperti yang kita hitung sebelumnya," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).
Purbaya menambahkan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak untuk menentukan langkah selanjutnya. "Belum (ada rencana menambah kuota subsidi). Kita harus pantau terus perkembangannya. Jangan sampai naik lebih tinggi lagi," katanya.
Hitung-hitungan Ruang Fiskal di Harga US$100
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menghitung, pada harga Brent US$100 per barel, ruang fiskal yang tersisa menuju pagu undang-undang 3 persen terhadap PDB sekitar Rp38,6 triliun. Dengan tambahan beban sekitar Rp7,9 triliun per bulan, ruang itu cukup untuk bertahan sekitar lima bulan.
"Pada harga US$100, ruang fiskal kita sekitar Rp38 triliun, dan beban bertambah hampir Rp8 triliun sebulan. Artinya bantalannya cukup untuk sekitar lima bulan," ujar Yayan dalam risetnya, Kamis (10/9).
Yayan menegaskan APBN untuk sisa 2026 masih aman sehingga harga BBM subsidi tak perlu naik. Ia mengingatkan pemerintah mulai memikirkan desain fiskal tahun depan.
"Untuk sisa tahun 2026 kita masih aman, harga BBM subsidi tidak perlu naik. Yang harus disiapkan dari sekarang adalah APBN 2027, karena di situlah ruangnya benar-benar habis," ungkapnya.
Ancaman Ganda: Minyak Mahal Plus Rupiah Melemah
Yayan menyoroti risiko berlipat jika lonjakan harga minyak dibarengi pelemahan rupiah. Indonesia membeli minyak dalam dolar, tetapi membayar subsidi dalam rupiah.
"Ini yang sering terlewat. Kita beli minyak pakai dolar, tapi bayar subsidinya pakai rupiah. Jadi kalau minyak naik ke US$100 dan rupiah sekaligus melemah ke Rp18 ribu, bebannya bukan dijumlah, dia berlipat, sekitar 2,3 kali dampak minyak saja," tegas Yayan.
"Dan celakanya, minyak mahal itu sendiri menekan rupiah lewat impor migas. Jadi menjaga kurs sama pentingnya dengan menjaga harga minyak," imbuhnya.
Yayan menilai pemerintah tidak bisa lagi menganggap lonjakan ke US$100 per barel sebagai guncangan sementara jika tren berlangsung lama. Kondisi itu harus diperlakukan sebagai perubahan asumsi dasar fiskal menyeluruh.
"Kalau harga minyak US$100 per barel hanya berlangsung sementara, APBN masih punya bantalan melalui penerimaan migas yang ikut meningkat, fleksibilitas belanja, dan manajemen fiskal. Tetapi kalau US$100 menjadi harga rata-rata dalam waktu lama, tekanannya akan sangat serius," jelasnya.
Pilihan Pahit jika Subsidi Membengkak
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai pemerintah harus melakukan reprioritisasi anggaran secara ketat jika subsidi energi membengkak. Menurutnya, pos belanja dengan multiplier ekonomi rendah yang pertama dikorbankan, bukan program perlindungan sosial.
"Tidak ada pilihan yang gratis. Tambahan sampai sekitar Rp30 triliun masih bisa ditutup dari efisiensi belanja. Di atas itu, pilihannya tinggal dua: menambah utang, atau mempertajam sasaran subsidi," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/9).
Ronny mewanti-wanti agar bantuan sosial dan belanja modal tidak menjadi korban utama pemangkasan. Keduanya dinilai melindungi rakyat kecil dan menggerakkan ekonomi.
"Yang paling saya khawatirkan kalau sampai dikorbankan adalah bantuan sosial dan belanja modal, karena itu justru yang melindungi rakyat kecil dan menggerakkan ekonomi," tuturnya.
Soal batas harga yang perlu diwaspadai, Ronny menyebut pemerintah punya acuan sendiri. Harga BBM subsidi akan ditahan selama asumsi harga minyak Indonesia (ICP) masih di bawah US$100 per barel, setara Brent di kisaran US$100.
Investasi mengandung risiko.
