MEDIALOKAL.CO — Masa kepemimpinan Purbaya sebagai Bendahara Negara selama satu tahun sejak dilantik pada 8 September 2025 meninggalkan jejak kebijakan fiskal yang agresif namun kerap berbenturan dengan realitas pasar dan komunikasi publik. Selain polemik Danantara, investor juga mencermati arah kebijakan likuiditas perbankan serta penanganan utang proyek infrastruktur strategis.
Bantahan Keras atas Klaim Setoran Dana Rp120 Triliun
Isu paling krusial menjelang pergantian menteri adalah pernyataan Purbaya mengenai rencana Danantara menyetorkan Rp120 triliun kepada pemerintah. Pernyataan tersebut memicu ketidakpastian pasar karena pimpinan Danantara secara tegas membantah adanya kesepakatan terkait angka fantastis itu.
Kekhawatiran investor terhadap stabilitas arus kas negara menjadi salah satu pemicu utama reshuffle kabinet di bidang ekonomi. Ketidakselarasan informasi antara Kemenkeu dan entitas pengelola investasi negara tersebut dinilai mengganggu persepsi risiko fiskal Indonesia.
Gebrakan Likuiditas Himbara Tanpa Konglomerasi
Di awal masa jabatannya, Purbaya mengambil langkah tidak lazim dengan menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini bertujuan menambah likuiditas perbankan guna mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.
Namun, gebrakan ini menuai sorotan tajam mengingat nominal dana yang sangat besar. Purbaya bahkan memberikan instruksi khusus agar bank penerima tidak menyalurkan dana tersebut kepada konglomerasi, sebuah upaya untuk mendistribusikan akses modal lebih merata bagi pelaku usaha menengah.
Tanggung Jawab Utang Whoosh US$4,5 Miliar
Penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi beban politik tersendiri bagi Purbaya. Pemerintah berencana mengalihkan kepemilikan pengendali proyek dari konsorsium PT Kereta Api Indonesia (KAI) ke entitas pemerintah.
Total utang proyek kepada China Development Bank mencapai sekitar US$4,5 miliar atau setara Rp79,45 triliun menggunakan kurs Rp17.656. Meskipun tenor pinjaman telah diperpanjang hingga 80 tahun melalui restrukturisasi, pertanyaan mengenai siapa yang akhirnya menanggung beban bunga tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ekonom.
Gaya Komunikasi "Koboi" dan Kontroversi Publik
Berbeda dengan pendahulunya Sri Mulyani Indrawati yang cenderung formal, Purbaya dikenal dengan gaya blak-blakan yang ia sebut seperti "koboi". Karakteristik ini beberapa kali menimbulkan gesekan dengan opini publik.
Salah satu insiden paling diingat adalah komentarnya mengenai Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Purbaya sempat menyatakan tuntutan tersebut hanya disuarakan sebagian kecil masyarakat dan akan mereda jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8 persen. Pernyataan ini dianggap meremehkan aspirasi warga, sehingga ia kemudian meminta maaf dan mengakui perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi sebagai pejabat negara.
Implikasi bagi Pasar Obligasi dan Rupiah
Pergantian nakhoda Kemenkeu ke Suahasil Nazara diharapkan dapat meredam volatilitas sentimen pasar yang sempat bergejolak akibat ketidakpastian kebijakan fiskal. Pelaku bisnis kini menunggu kejelasan arah pengelolaan aset negara dan strategi pembiayaan defisit anggaran di bawah kepemimpinan baru.
