INHU, Medialokal.co - Wakil ketua DPRD Inhu Suwardi Ritonga SE menegaskan semua informasi pembangunan di Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau, harus bisa di akses oleh publik, dengan adanya penyampaian informasi secara kontinew tentang pembangunan, maka masyarakat akan mengetahui apa saja yang sudah dilaksanakan.

"Yang berkompeten dalam menyampaikan informasi pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat adalah wartawan menggunakan media temmpatnya bekerja, semua pihak harus membuka diri ketika ditanya oleh wartawan," kata politisi partai Gerindra Inhu ini yang akrab dipanggil bang Ucok dihari pertama dia menjabat sebagai wakil ketua DPRD Inhu masa jabatan 2019-2024.

Dia juga menjelaskan, kalau DPRD Inhu mendukung secara maksimal terwujudnya parlemen modern dengan pemanfaatan teknologi dan memudahkan akses informasi terhadap masyarakat terkait kinerja DPRD Inhu. "Melalui media resmi, kami menyampaikan ke masyarakat terkait apa saja yang kita lakukan. Sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi pekerjaan kita selama kita di parlemen. Ini salah satu bentuk dukungan terwujudnya parlemen yang modern," ujarnya.

Menurutnya, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan keharusan bagi anggota dewan. apa yang sudah dilakukan anggota dewan dan menjadi program pembangunan di Kabupaten Inhu harus di sampaikan kembali kepada masyarakat. "Melalui pemberitaan wartawan tentang program dinas yang berkaitan dengan kesejahtraan masyarakat harus di uangkap, itu untuk keseimbangan," ujar bang Ucok.

Informasi pembangunan pro rakyat, sangat penting di sampaikan sebagai kebutuhan nyata di masyarakat atas aspirasi rakyat yang sudah terealisasi, sebab dalam merealisasikan aspirasi itu oleh anggota dewan banyak menemukan pro dan kontra. "Semua instansi pelayanan publik di Inhu, sudah seharusnya maksimal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat menggunakan saluran yang tersedia, salah satunya media masa," jelas Ucok.

Dalam kesempatan itu juga, DPRD Inhu meminta masukan tentang mekanisme, kedudukan dan tahapan pengusulan pokok-pokok pikiran dalam rencana kerja pemerintah. Pemangku kementingan diharapkan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan suatu daerah melalui aspiasi masyarakat.

Pejabat pemerintah di semua instansi pelayanan publik, diharappkan tidak menjadikan wartawan yang bekerja di media resmi sebagai musuh, ketika media menjalankan fungsinya sebagai kontrol penyelenggaraan pembangunan. "Kita harus akui manfaat media sebagai fungsi informasi," tutupnya.

Laporan : Zulhi H