TEMBILAHAN, Medialokal.co - Peraturan Presiden (Perpres) No 75 tahun 2019 tentang Kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kian membuat masyarakat tertindas dan membuat masyarakat lebih susah, belum lagi ditambah dengan kebijakan tahun 2019 - 2020 yang mewajibkan adanya kartu BPJS.

Mahasiswa-mahasiswi di Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Demo Aksi untuk menyampaikan tuntutan dan mengadakan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, BPJS Cabang Tembilahan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, yang bertempat di Gedung DPRD Indragiri Hilir, Jalan Soebrantas, Tembilahan, Selasa (12/11/19).

Dalam penyampaian tuntutan ini, mahasiswa dan mahasiswi dari Perguruan Tinggi maupun Universitas seperti Universitas Islam Indragiri (Unisi) dan Sekolah Tinggi  Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin yang tergabung dalam khususnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turut ikut serta menyampaikan suara rakyat tersebut.

Adapun tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa adalah seperti Menolak kenaikan BPJS Kesehatan, Menolak segala bentuk kapitalisasi oleh negara, dan Meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Setelah melakukan orasi di depan Gedung DPRD Inhil, para mahasiswa-mahasiswi diarahkan untuk berdiskusi bersama di dalam ruangan dengan tenang serta kepala dingin.

Kadis Dinas Kesehatan mengatakan bahwa sepakat dengan suara mahasiswa terkait iyuran BPJS Kesehatan.

"Saya sepakat dengan suara mahasiswa-mahasiswi sekalian, bahwa hal ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Boleh iyuran BPJS naik, namun untuk yang kelas 3 jangan sampai naik, karena dominasi kelas 3 adalah masyarakat kurang mampu. Sedia payung sebelum hujan, sedia KIS sebelum sakit." ujarnya. (Jun)