Ketua Forwadik Riau: Rp3,79 T Sebagian Besar Habis untuk Gaji, Perbaikan Mutu Masih Terabaikan

PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO — Besarnya anggaran yang digelontorkan belum tentu menjamin peningkatan kualitas pengajaran di dalam kelas. Demikian disampaikan Ketua Forum Wartawan Pendidikan Riau (Forwadik), Munazlen Nazir, menanggapi struktur anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp 3.795 miliar khusus untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Riau.

"Dari total anggaran hampir Rp 3,8 triliun itu, sebanyak 54,8 persen atau lebih dari separuh — sekitar Rp 2.080 miliar — langsung terserap untuk belanja pegawai: gaji pokok, tunjangan, TPG, TPP, THR, hingga honorarium guru kontrak. Sementara porsi yang langsung menyentuh proses pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, bahan ajar, alat praktik, dan peningkatan mutu secara keseluruhan justru jauh lebih kecil," ujar Munazlen Nazir, Selasa (9/9/2026).

Anggaran Rp 3,79 triliun itu bersumber dari dua saluran jelas: Rp 2.645 miliar berasal dari APBD Provinsi Riau dan Rp 1.150 miliar merupakan Dana Alokasi Khusus Pendidikan dari APBN Pemerintah Pusat. Angka ini belum termasuk dana BOS dan TPG yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah dan guru secara terpisah.

Menurut Munazlen, guru yang sejahtera memang dasar yang harus dipenuhi. Namun penghasilan yang layak saja tidak cukup untuk mengubah kualitas pengajaran. "Gaji yang lancar tidak otomatis membuat cara mengajar menjadi lebih baik, tidak otomatis bahan ajar menjadi lengkap, tidak otomatis laboratorium berfungsi, dan tidak otomatis siswa lebih paham pelajaran. Yang menentukan mutu pendidikan adalah apa yang terjadi di dalam ruang kelas, bukan hanya seberapa besar gaji yang diterima guru di luar jam pelajaran," tegasnya.

Setelah separuh lebih anggaran terserap untuk belanja pegawai, untuk operasional sekolah, BOSDA, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan pembelajaran hanya tersisa Rp 760 miliar atau sekitar 20 persen. Untuk rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Rp 700 miliar, beasiswa Rp 165 miliar, dan pos darurat Rp 90 miliar.

"Kita tidak mengatakan gaji guru tidak layak atau tidak perlu dibayar. Justru sebaliknya, guru berhak mendapatkan penghasilan yang pantas. Tapi pertanyaannya sederhana: setelah gaji terbayar penuh, berapa persen anggaran yang tersisa untuk memastikan guru benar-benar mampu mengajar dengan cara yang benar, berapa untuk melengkapi alat belajar, berapa untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya? Jika porsi itu kecil, maka jangan harap kualitas pendidikan akan melonjak hanya karena anggaran diperbesar," jelas Ketua Forwadik ini.

Ia menambahkan, bangunan yang dicat ulang, meja kursi yang baru, atau pagar sekolah yang diperbaiki memang membuat tampilan lebih rapi. Tapi itu tidak menjamin perubahan isi pembelajaran. "Jangan sampai kita bangga menunjukkan gedung yang bagus, tapi lupa memeriksa apa yang dipelajari siswa di dalamnya. Fasilitas fisik itu penting, tapi itu bukan inti pendidikan. Inti pendidikan adalah interaksi antara guru dan siswa, kualitas materi, dan kemampuan siswa memahami ilmu — dan semua ini butuh anggaran tersendiri yang tidak boleh dikerdilkan," ujarnya.

Munazlen juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk transparan dalam mempertanggungjawabkan hasil anggaran besar ini. "Setelah bertahun-tahun anggaran terus membesar, di mana bukti perbaikan kualitasnya? Apakah nilai rata-rata ujian naik? Apakah kemampuan literasi dan berhitung siswa membaik? Apakah lulusan SMK lebih siap kerja? Jika indikator-indikator itu belum bergerak naik sebanding dengan besarnya anggaran, berarti ada yang salah dalam penyaluran atau pengawasannya," tegasnya.

"Anggaran Rp 3,79 triliun itu sangat besar. Tapi besarnya angka tidak boleh membuat kita lengah. Kualitas pendidikan tidak lahir dari besarnya gaji semata, melainkan dari kombinasi guru yang sejahtera sekaligus kompeten, fasilitas lengkap, kurikulum relevan, pengawasan ketat, dan akuntabilitas yang transparan. Selama porsi terbesar hanya habis untuk belanja pegawai sementara komponen peningkatan mutu masih terbatas, maka kita tidak boleh berbangga hanya pada angka — kita harus terus bertanya: di mana hasilnya?" tutup Munazlen Nazir.